Marqaannews.net – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai stabilitas politik dapat menentukan status ekonomi Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas.
“Stabilitas politik akan menentukan apakah Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah atau Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi, dengan pendapatan per kapita lebih dari $10.000,” kata Menko Airlangga di Jakarta, Senin. , 7 Agustus 2023.
Menko Airlangga mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia melampaui Amerika Serikat dan Singapura
Hal itu disampaikan Airlangga dalam acara Dialog Demokrasi yang diselenggarakan oleh The Jakarta Post.
Menurutnya, penerapan sistem demokrasi yang baik dapat menjadi salah satu cara menjaga stabilitas politik di Indonesia. Sebagai presiden ASEAN 2023, Indonesia saat ini ingin menjadi contoh sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan sekaligus terbesar di kawasan ASEAN.
Menko Airlangga menilai penting agar semua pemimpin mengedepankan kerja sama dan dialog untuk menjaga stabilitas nasional, mencapai kemakmuran dan menjaga demokrasi. Oleh karena itu, demokrasi akan menguntungkan Indonesia dalam jangka panjang.
Menko Airlangga kemudian menjelaskan bahwa demokrasi global mengalami penurunan dan stagnasi dibandingkan lima atau sepuluh tahun lalu. Hal ini diperkuat dengan laporan Indeks Demokrasi 2022 yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit (EIU) pada tahun 2023. Fenomena ini terjadi secara global dan tercermin dari skor masing-masing daerah. Rata-rata skor regional Asia dan Australia pada tahun 2022 masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu pada level 5,46. Indonesia sendiri mencetak skor 6,72 atau tetap sama dengan tahun 2021, namun naik signifikan dari skor tahun 2020 sebesar 6,30.
“Berdasarkan V-Dem Institute Democracy Report 2022, disebutkan telah terjadi penurunan kualitas demokrasi di Asia Tenggara yang mengarah pada rezim otokratis. Tapi Indonesia tidak akan mengalami pemerintahan otokratis. Indonesia adalah negara multipartai di dunia,” kata Menko Airlangga.
Selain itu, ada bukti yang menunjukkan adanya hubungan yang kuat dan interaktif sepanjang sejarah antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Sebuah studi dari MIT menunjukkan bahwa negara-negara yang beralih ke pemerintahan demokratis mengalami peningkatan PDB sebesar 20% selama periode 25 tahun, dibandingkan dengan apa yang akan terjadi jika mereka tetap menjadi negara otoriter.
Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi membutuhkan waktu dan kemajuan yang konstan untuk meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat. Selain itu, Menko Airlangga juga memaparkan perkembangan hubungan Indonesia sebagai key partner dengan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Indonesia saat ini fokus mendorong pemanfaatan keunggulan demografi Indonesia yang akan mencapai puncaknya dalam 13 tahun atau 2035. “Ini bisa menjadi potensi Indonesia menjadi ekonomi terbesar dunia dengan memanfaatkan bonus demografi ini,” katanya.
marqaan