Marqaannews.net: Viral di media sosial unggahan keluhan dan keluhan seorang guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang mendapati murid-muridnya dijejalkan dalam kelompok belajar di sebuah sekolah menengah negeri di Tangerang Selatan. Ia mengeluhkan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menurutnya sudah menjadi rahasia umum banyak diwarnai manipulasi, penjatahan, dan perjudian. Melalui akun Twitternya @ocehan_zea, guru ini membagikan masalah PPDB di Tangerang Selatan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Ngomong-ngomong, dia meminta untuk menerima sekolah online. Selama dua tahun terakhir sebagai guru kelas enam di sekolahnya, guru tersebut mengungkapkan bahwa persidangan PPDB menemukan dia “sedih dan terluka”.
Surat itu diawali dengan penuturannya sebagai guru di Madrasah Ibtidaiyah (SD). “Baru-baru ini anak-anak kami tertarik untuk melanjutkan ke SMPN. Karena KK (Kartu Keluarga) Tangsel, sebagian besar melanjutkan ke SMA Tangsel,” tulisnya.
Sebagai guru kelas enam, ia mengaku juga memantau sistem online penerimaan siswa baru atau yang disebut PPDB. Saat memulai pekerjaannya dua tahun lalu, dia mengaku menemukan sejumlah kejanggalan terkait ringkasan kualifikasi calon siswa baru di sekolah.
Ia mencontohkan kecurigaan terhadap rekapitulasi nilai 4 sampai 6 yang menurutnya naik menjadi 98. Hal ini ditemukan pada catatan SMP dan MTs Negeri. Belum lagi, tambahnya, ada oknum dalam cara zonasi yang mempermainkan rumah tersebut, karena pemberitaan tersebut masuk ke dalam poin tersendiri. Berlaku juga untuk kuota atau jalur penerimaan tidak resmi, seperti RT dan RW, lurah, kecamatan, DPRD dan Satpol PP. “Daripada jadi mainan berbayar, saya malah bingung, apa fungsi jatah pejabat?”
Dampaknya dirasakan oleh siswa. Di SMA negeri, katanya, satu rombongan belajar bisa mencapai 50, bahkan 72 siswa. Mahasiswa baru tidak disediakan meja atau kursi dan diminta membawa sendiri. Selain mengutip pernyataan mantan mahasiswanya, akun @ocehan_zea juga menyertakan screenshot testimonial lain seputar rombongan belajar yang padat itu.
“Ini rahasia umum,” ujarnya seraya menambahkan, “Saya sedih, sakit hati, saya khawatir anak-anak saya terus berkembang di lingkungan yang sudah tercemar kepercayaan.”
Dimintai tanggapannya, Juru Bicara Pemkot Tangerang Selatan Ahmad Syatiri hanya menilai kuatnya animo masyarakat terhadap sekolah negeri yang tak terelakkan. Menurutnya, mengantisipasi penumpukan siswa di suatu sekolah berarti menghindari waktu kegiatan belajar mengajar (KBM). “Ada yang masuk pagi dan ada yang masuk siang hari,” ujarnya. Adapun jalur alokasi penghasilan khusus atau PPDB bagi PNS, Ahmad membantahnya dan tidak beralasan. “Karena ini semua per sistem, jadi kalau ada ASN yang minta kursi, ya saya kira kurang tepat,” ujarnya.
marqaan