marqaannews – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia mengungkapkan bahwa hingga 1 Desember 2024, pihaknya telah menerima hampir 1.500 laporan dugaan pelanggaran terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Angka ini menunjukkan adanya banyak upaya pelanggaran aturan selama proses Pilkada berlangsung.
Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menyampaikan hal ini dalam acara media gathering dengan tema “Evaluasi Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024” di Kepulauan Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (3/12/2024). “Angka penanganan pelanggaran di Bawaslu itu per tanggal 1 Desember, hampir 1.500 dari sisi laporannya saja,” kata Lolly.
Meskipun terdapat banyak laporan, Lolly menilai bahwa secara umum pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan dengan baik. “Nyaris tidak ada kerusuhan yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada 2024. Kalau kerusuhan kemarin di Puncak Jaya, ceritanya berbeda ya karena Papua mempunyai karakteristik tersendiri, sehingga cara pandang terhadap kondisi di Papua tidak boleh disamakan dengan cara pandang peristiwa yang terjadi di luar Papua,” jelas Lolly.
Lolly juga mengapresiasi kinerja badan ad hoc selama Pilkada 2024 yang lebih baik dibandingkan dengan Pemilu 2024. “Di antara sekian banyak peristiwa yang mencuat, kita harus bisa menyatakan secara garis besar, pilkada itu berjalan dengan baik,” tambah Lolly.
Bawaslu juga telah mengeluarkan beberapa rekomendasi sebagai tindak lanjut dari temuan dan laporan yang diterima. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU):
- Pemungutan Suara Ulang (PSU): Dilakukan di 180 tempat pemungutan suara (TPS). Namun, 26 TPS tidak melaksanakan PSU karena perbedaan perspektif antara Bawaslu dan KPU.
- Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU): Ada 33 rekomendasi dan semua rekomendasi dilaksanakan.
- Pemungutan Suara Lanjutan (PSL): Ada 5 rekomendasi dan semuanya dilaksanakan oleh KPU.
- Pemungutan Suara Susulan (PSS): Ada 62 rekomendasi dan semuanya dilaksanakan oleh KPU.
Selain laporan umum, Bawaslu juga mencatat ada 433 temuan dan laporan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Pilkada 2024 sbobet. Pelanggaran ini meliputi keterlibatan ASN dalam kampanye, tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon, serta memberikan dukungan kepada calon tertentu910.
Masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran dapat melaporkannya melalui beberapa cara, yaitu:
- Mendatangi pengawas Pemilu terdekat.
- Mendatangi kantor Bawaslu.
- Melalui WhatsApp Bawaslu.
- Melalui aplikasi Gowaslu yang berbasis Android12.
Identitas pelapor akan dilindungi berdasarkan Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir saat melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu.
Meskipun terdapat banyak laporan dugaan pelanggaran, secara umum pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan dengan baik. Bawaslu terus berupaya untuk menangani setiap laporan dengan profesional dan transparan, serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan proses pemilihan.